Dugaan Persekongkolan Tender Masih Mendominasi Laporan Masyarakat, KPPU : Telah Lama Jadi Perhatian Pengawasan

MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VI mencatatkan dugaan laporan persekongkolan tender masih mendominasi laporan masyarakat yang ditangani otoritas pengawas persaingan usaha hingga saat ini.

Untuk itu, persekongkolan tender di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah lama menjadi perhatian khusus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah (Kanwil) VI. Apalagi saat ini, kasus korupsi makin marak terjadi di kalangan pejabat pemerintah, tak terkecuali di Sulsel.

Hal ini tentunya juga makin menegaskan bahwa pengawasan terhadap dunia usaha, khususnya yang melibatkan pejabat publik tidak boleh sedikitpun kendor, demikian juga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun wilayah.

KPPU sendiri, telah beberapa kali memutus kasus persekongkolan tender di Sulawesi Selatan, seperti dua kasus di Kabupaten Bantaeng, diantaranya soal Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun 2017, dimana Perkara ini melibatkan PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama  dan PT Yunita Putri Tunggal sebagai Terlapor.

Dalam perkara tersebut, KPPU pada 23 September 2019 memutuskan bahwa seluruh Terlapor telah bersekongkol, dan menjatuhkan sanksi denda kepada PT Agung Perdana Bulukumba sebesar Rp4.066.900 (empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Kasus kedua, yakni Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara – Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018. Perkara ini kembali melibatkan 3 (tiga) Terlapor yang sama. Atas perkara tersebut, KPPU pada tanggal yang sama juga memutus seluruh Terlapor telah bersekongol, dan menjatuhkan sanksi denda kepada PT Agung Perdana Bulukumba sebesar Rp2.963.200.000 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Kepala Kantor KPPU Wilayah VI, Hilman Pujana, menyatakan, tindak pidana korupsi memang sangat erat berkaitan dengan persekongkolan atau kongkalikong dalam tender.

“Salah satu modus untuk memuluskan aksi korupsi adalah mengatur pemenang tender proyek tertentu, dimana terdapat janji maupun “kickback” kepada pejabat (bouwhir),” kata Hilman melalui WhatsApp pada Beritapedoman.com, Sabtu (27/2/2021).

Disamping pengawasan dan upaya penegakan hukum terus dilakukan KPPU, kata Hilman, langkah pencegahan pun juga terus dilakukan. Bahkan, Kanwil VI KPPU secara aktif melakukan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran terkait tender maupun korupsi bersama stakeholder terkait, yakni Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah se Provinsi Sulawesi Selatan.

“KPPU berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam semua sektor usaha termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa, baik dalam perspektif penegakan hukum maupun pencegahan, tentu saja dengan tetap mengedepankan asas pre sumption of innocent,” tegas Hilman.

Redaktur : Marwiah Syam

Comment