Draft RUU Cipta Kerja Tidak Jelas, PSHK : Ada Potensi Masuknya Pasal-pasal Selundupan

BERITAPEDOMAN.com – Hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law belum jelas.

Hal itu membuat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) khawatir akan adanya pasal-pasal selundupan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang hingga kini belum jelas naskah resminya, termasuk tidak jelasnya draf final saat RUU itu disahkan.

Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, Fajri Nursyamsi, mengatakan, sikap tertutup DPR saat ini dapat menyebabkan adanya pasal-pasal selundupan yang dimasukkan dalam UU Cipta Kerja.

“Sangat berpotensi ada pasal-pasal selundupan, karena proses yang tertutup tanpa ada pengawasan. Apa saja bisa terjadi demi kepentingan Presiden dan DPR,” kata Fajri seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Fajri juga menuturkan, Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu, seharusnya telah bersifat final dan tidak berubah-ubah lagi.

“Apabila sekarang sudah disahkan, maka penambahan pasal atau bahkan perubahan kata yang mengubah norma pun adalah selundupan,” ujar Fajri.

Fajri pun menyayangkan sikap tertutup DPR yang tidak mempublikasikan secara resmi naskah UU Cipta Kerja yang disahkan dalam paripurna pada pekan lalu.

Menurut Fajri, selain mengantisipasi adanya pasal selundupan, hal itu juga menjadi pertanggungjawaban DPR untuk memastikan naskah UU Cipta Kerja yang valid menyusul munculnya beragam versi UU Cipta Kerja.

“Dalam situasi ini seharusnya fraksi-fraksi di DPR bertanggung jawab akan apa yang mereka sahkan Senin minggu lalu itu, karena drafnya jelas-jelas berbeda,” katanya.

Comment