Beritapedoman.com – Pengamat Politik dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Bataona, menilai Pemilu serentak 2019 hanya menguntungkan partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.

Mikhaela mengungkapkan, sistem Pemilu kali ini setelah dilihat, ternyata merugikan para kontestan, karena keuntungan suara lebih banyak hanya diperoleh oleh partai yang mengusung capres dan cawapres.

“Sampai saat ini partai-partai pengusung capres-cawapres lebih banyak mendapatkan suara dibandingkan partai lain,” katanya seperti dilansir dari Suara.com, Jumat (19/4/2019).

Mikhael mencontohkan dengan Partai PDI Perjuangan yang mengusung capres petahana Joko Widodo, dan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto.

Mikhael juga menyatakan dukungannya pada pernyataan sebelumnya Wakil Presidan RI, Jusuf Kalla, dimana Wapres JK mengatakan untuk Pemilu tahun 2024 lebih baik dipisah antara Pilpres dan Pileg karena tidak efektif.

“Pemisahan Pemilu pada 2024 yang diusulkan Wapres Jusuf Kalla memang harus disetujui. Apalagi demokrasi kita yang masih mengandalkan populer ‘vote’ memang mempunyai kerumitan tambahan jika masih diterapkan,” ucapnya.

Meski demikian, Mikhael tidak menolak model Pemilu yang sudah dijalankan dan mau menggantinya. Misalnya, dengan model keterwakilan seperti di Amerika Serikat, tapi dampaknya memang nyata.

Dampak itu, menurut Mikhael, bahwa nantinya harus ada 8.600-an tempat pemungutan suara dengan perangkat pemilu berjumlah jutaan orang.

“Belum lagi di hari bersamaan setiap orang harus memilih wakil mereka yang akan duduk di lembaga Legislatif dari pusat sampai daerah plus para senator atau DPD. Jadi, pernyataan pak JK itu basisnya sangat empirik di mana bisa ditesiskan bahwa sistem ‘election’ kita sangatlah rumit,” katanya.

Editor : Marwiah Syam