MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melaporkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 saat ini.

Sekedar diketahui, dalam menangani pandemi Covid-19, Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran senilai Rp500 miliar.

Adapun dana tersebut, difokuskan pada tiga prioritas, salah satunya yakni penanganan kesehatan dan keselamatan dengan nilai realisasi Rp130 miliar, lebih dari nilai anggaran yang disediakan Rp291,741 miliar.

Prioritas lainnya, yakni penyediaan jaring pengaman sosial dicatatkan telah direalisasikan sebesar Rp16,301 miliar dari anggaran yang tersedia senilai Rp24,801 miliar.

Sedang, priotas lainnya, yakni penanganan dampak sosial ekonomi dengan alokasi anggaran tersedia Rp183 miliar belum direalisasikan.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Sulsel menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pendampingan langsung dari Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi.

Pendampingan ini, termasuk pada penyaluran berbagai bantuan yang masuk melalui Pemprov Sulsel.

“Sulsel walaupun refocusing Rp500 miliar, setengah saja belum terpakai, karena rasa gotong royong tinggi di Sulsel. Saat ini ventilator ada 45 unit, yang digunakan baru dua, masih ada cadangan lima bantuan, tambah dua lagi. Ini semua betul-betul menggunakan prinsip akuntabilitas pendampingan dari Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi,” kata Nurdin Abdullah, saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 se Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Rabu (1/7/2020).

Nurdin juga mengungkapkan, anggaran besar yang tersedia saat ini tidak dapat menuntaskan penanganan Covid-19 tanpa komitmen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.

“Kasus positif terus melonjak di Sulawesi Selatan karena masyarakat yang sudah jenuh tinggal di rumah, keluar dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Hasilnya kita lihat kasus perhari terus meningkat,” ungkapnya.

Tingginya angka positif Covid di Sulsel ini, kata Nurdin, disebabkan oleh transmisi lokal akibat ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan masyarakat pada bahaya Covid-19. Untuk itu, upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat perlu dioptimalkan.

“Bahu membahu dan bergotong royong melakukan sosialisasi dan mengedukasi. Di samping itu kita perlu memasifkan tracing, memassifkan testing hingga memaksimalkan PCR dengan pengusulan alat yang memiliki akurasi sama dengan PCR yang hasilnya bisa keluar dalam hitungan menit,” katanya.

Koordinator Korsupgah KPK Wilayah VIII, Dian Patria, juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan pengawasan pada penggunaan anggaran Covid-19 agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Jangan sampai ada mark-up dalam pengadaan alat kesehatan dan sebagainya,” tegas Dian.

Dian juga mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel bersama seluruh jajaran Forkopimda yang melaksanakan rapat koordinasi akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 sebagai respon terhadap imbauan Presiden RI.

“Hal ini sebagai upaya memaksimalkan penanganan Covid-19 dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” katanya.

Editor : Marwiah Syam