MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia.

Capaian ini, menjadi raihan WTP kelima secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulsel sejak tahun 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini, diserahkan langsung oleh Anggota I BPK Indonesia, Nyoman Adhi Suryadnyana, dan diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (4/6/2026).

Anggota I BPK Indonesia, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 setelah mempertimbangkan seluruh hasil pemeriksaan tersebut.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas opini WTP ini. Prestasi ini patut disyukuri karena mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan publik,” kata Nyoman.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman,  menyampaikan apresiasi kepada BPK Indonesia dan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Pemberian opini WTP tahun 2025 ini, tentu menjadi bagian dari kepercayaan publik kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga menjadi modal penting dalam memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Sudirman.

Sudirman, juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025 BPK telah memberikan pendampingan melalui berbagai tahapan pemeriksaan, mulai dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), pemeriksaan kinerja, hingga penguatan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel.

“Hasil pemeriksaan ini harus menjadi momentum bagi kami dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Sudirman.