JAKARTA, BERITAPEDOMAN.com –  Dalam rangka menyambut Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30) yang akan digelar di Belem, Brasil, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menyelenggarakan Workshop Jurnalis bertajuk “Amplifying COP 30 to Indonesia: Memperkuat Dampak Peliputan COP 30” sebagai bagian seruan ajakan kepada awak media untuk ikut andil mengawal COP 30. 

Ketua Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, mengungkapkan, peran media harus lebih aktif dalam mengawal proses-proses COP, terutama COP 30, agar tak hanya menjadi ajang seremonial. Apalagi jurnalis memiliki peran penting dalam memperkuat narasi dan diplomasi iklim yang inklusif dan berbasis data.

“COP 30 ini adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat narasi dan diplomasi iklim di tingkat global. Kita perlu meninjau ulang komitmen dan kebijakan iklim kita, serta memastikan suara masyarakat sipil dan komunitas adat turut mewarnai agenda internasional,” kata Joni, dalam Workshop Jurnalis “Amplifying COP 30 to Indonesia: Memperkuat Dampak Peliputan COP 30” via Zoom, Sabtu (2/8/2025).

Agenda ini, kata Joni, menjadi forum penting untuk menguatkan pemahaman dan narasi bersama mengenai arah kebijakan iklim Indonesia.

“COP 30 adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk mengevaluasi komitmen, memperbarui kebijakan, dan memperkuat posisi dalam forum negosiasi global,” kata Joni.

Koordinator Pokja Perun‹lingan Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wukir Amintari Rukmi, menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh prinsip-prinsip multilateral dalam Perjanjian Paris dan siap mendorong operasionalisasi Baku-Belem Road Map – kerangka kerja pendanaan iklim yang lebih adil dan inklusif.

“COP 30 akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki elemen-elemen dalam proses Global Stocktake yang menjadi kompas kita dalam mencapai target iklim global. Ini saatnya meningkatkan ambisi mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret untuk Tujuan Global Adaptasi,” kata Wukir.

Wukir, juga mengungkapkan, pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim, serta mendorong Mutirão Global, gerakan aksi kolektif yang dipimpin oleh Brasil untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, hingga masyarakat sipil dalam agenda keberlanjutan.

Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra, mengungkapkan, COP 30 menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tapi krisis multidimensi yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan keadilan global.

Syahrul, juga menyoroti inkonsistensi dalam data deforestasi yang disampaikan pemerintah dengan angka yang berbeda-beda dan kurang transparan.

“Kita tidak bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan hutan. Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru. Untuk itu, target global menghentikan deforestasi pada 2030 harus dijadikan landasan utama dalam kerangka aksi AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) di COP 30 nantinya. Begitu pun, proyek-proyek besar seperti food estate dan ekspansi industri ekstraktif di Papua dan Kalimantan, juga harus ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan komitmen iklim global,” kata Syahrul.