MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Krisis iklim kian menjadi momok menakutkan yang mengancam keberlangsungan hidup. Pasalnya, aktivitas pemicunya, seperti deforestasi, meningkatnya rumah kaca, polusi, aktivitas penggerusan energi fosil kian marak. Tentunya, dengan kondisi yang makin memprihatinkan itu tak mengelakkan juga memicu resesi dan mengancam keberlangsungan pangan ke depannya.

Merujuk penelitian yang di terbitkan oleh lembaga riset asal Swiss tahun 2021 lalu, disebutkan bahwa perubahan iklim dapat memberikan kerugian yang besar bagi perekonomian, yakni kehilangan mencapai lebih dari 10 persen dari total nilai ekonominya apabila kesepakatan Paris 2050 tidak terpenuhi.

Begitu pun dalam keberlangsungan pangan, krisis iklim akan menimbulkan tantangan berat terhadap produktivitas pertanian. Hal itu disebabkan naiknya suhu, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya bencana kekeringan, serta gelombang panas yang tentunya berimplikasi dan memengaruhi hasil panen dan produksi ternak. Alhasil, hasil pertanian yang menurun, tentunya akan menyebabkan harga pangan di pasaran mengalami kenaikan harga. Tak hanya itu, negara-negara yang bergantung pada ekspor pertanian juga akan mengalami kemunduran ekonomi ketika kapasitas produksi berkurang. Tentunya ini dapat memengaruhi neraca perdagangan dan pendapatan devisa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu, mengatakan, perubahan iklim dapat memiliki dampak yang lebih luas dan signifikan bagi negara-negara di dunia dibandingkan dengan pandemi Covid-19.

“Kita semua menyadari bahwa krisis iklim menjadi ancaman besar bagi kemanusiaan, ekonomi, sistem keuangan, dan cara hidup kita. Laju emisi gas rumah kaca juga terus meningkat secara eksponensial. Tak hanya itu, secara bertahap, tekanan Inflasi dapat timbul akibat gangguan rantai pasokan nasional dan Internasional akibat perubahan cuaca seperti kekeringan, banjir, badai, dan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial yang besar,” katanya, saat HSBC Summit 2022 dengan tema “Powering the Transition to Net Zero, Rabu (14/9/2022) lalu.

Tak hanya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia, beberapa waktu lalu juga telah mengkaji potensi kerugian ekonomi di Indonesia akibat perubahan iklim sebesar Rp544 triliun selama 2020-2024.

Tentunya, dengan dampak besar yang ditimbulkan harusnya membuat negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia untuk lebih menfokuskan bagaimana menangani momok krisis iklim yang makin nyata mengancam peradaban manusia dan keberlansungan hidup. Apalagi, juga telah ada Kesepakatan Paris (Paris Agreement), dimana negara-negara wajib membatasi peningkatan panas 1,5 derajat Celsius, dimana hal ini juga telah didukung dari pernyataan para pakar yang memprediksi batas suhu dunia saat ini terlampaui antara tahun 2030 hingga awal 2050. Bahkan telah mencapai rekor tertingginya pada Desember 2021 lalu dengan suhu global mencapai 1,21 derajat C.

Pakar Lembaga Iklim Uni Eropa, Copernicus, mengungkapkan, jika tren pemanasan selama 30 tahun terus menanjak dan berlanjut, maka pemanasan global bisa mencapai 1,5 derajat C pada November 2033. 

Tentunya, dengan adanya ketegasan ini, para pemangku kebijakan di negara-negara, khususnya Indonesia tidak lagi tinggal diam, karena jika krisis iklim terus dibiarkan, maka muaranya tentu akan menyebabkan berbagai  efek buruk secara global, diantaranya panas ekstrem jadi 2 kali lipat, kepunahan berbagai spesies, gletser mencair lebih cepat, kota-kota pesisir tenggelam, sesuai pernyataan dari World Resources Institute.