Puslitbang : Luwu Tempati Posisi Pertama Rawan Bencana di Sulsel

MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) mencatatkan Luwu menempati posisi pertama rawan bencana di Sulawesi Selatan (Sulsel) berdasarkan kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kebencanaan Unhas, Ilham Alimuddin, mengungkapkan, dari 24 kabupaten kota di Sulsel, Luwu yang memiliki IRBI tertinggi atau nomor satu berdasarkan survei kaji cepat penanganan bencana banjir dan tanah longsor

“Dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor, dicatatkan tanah Luwu berada pada zona merah,” kata Ilham, dalam Diskusi Publik yang digelar The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) Simpul Sulawesi Selatan, di Balai Rehabilitasi Wirajaya Makassar, Jl Pettarani, Sabtu (1/6/2024).

Perihal soal bencana yang menimpa Luwu, kata Ilham, selain karena kondisi tanah Luwu yang memang sering kali mengalami bencana ekologis, juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh karakteristik tanah di daerah itu. Karakteristik tersebut, diantaranya material yang mengalami longsor adalah tanah di dekat permukaan, bergerak secara cepat. Bahkan sebagian besar termasuk jenis tanah longsor translasi (debris slide) dan terjadi pada tanah tebal yang merupakan pelapukan dari batuan metamorf. Termasuk bidang gelincir berupa batas antara tanah dan batuan, ditambah curah hujan tinggi.

“Untuk kondisi geologi wilayah Kecamatan Latimojong di Luwu yang mengalami longsor itu, berada pada formasi batuan filit atau batuan keras yang berlapis tipis yang sudah lapuk di atas. Namun sebagian di bawahnya tidak mengalami lapuk, hingga menyebabkan lapisan tidak lapuk ini menjadi licin, yang kemudian mendorong tanah lapuknya ke bawah, lalu menjadi longsor,” katanya.

Terkait upaya pengurangan risiko bencana di Luwu, lanjut Ilham, pihaknya telah merekomendasikan beberapa catatan, mulai dari mengetahui risiko bencana di sekitar. Untuk jangka pendek, yakni pendataan rumah atau bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor (zona potensi terdampak material longsoran).

Ilham juga meminta Pemerintah Daerah Luwu berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk melaksanakan survei dan pemetaan lanjutan pada titik longsor yang belum terpetakan dengan prioritas di permukiman untuk memastikan apakah perlu dilakukan relokasi atau tidak, serta mitigasi apa yang diperlukan.

Kemudian untuk mitigasi jangka menengahnya, yakni melengkapi dokumen perencanaan penanggungan bencana dimulai dari kajian risiko bencana yang disusun pada tahun 2025. Dilanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontigensi (Renkon) per jenis bencana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 2018 tentang, Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota. Selanjutnya, mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dengan perencanaan tata ruang Kabupaten Luwu, seperti sempadan sungai dan sempadan lereng yang harus diperhatikan.

“Yang terpenting itu melakukan pemantauan hulu sungai secara rutin dan terprogram, serta rutin berkoordinasi dengan lembaga terkait. Juga melakukan peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat terkait pengetahuan risiko, maupun mitigasi bencana wilayah masing-masing,” kata Ilham.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin, mengungkapkan, bencana yang terjadi di Luwu tersebut, sedikit banyaknya dipengaruhi alihfungsi hutan menjadi lahan sawit, serta maraknya kondisi kerusakan lingkungan.

“Mestinya pascabencana ini semua stakeholder harus bisa duduk bersama mencari solusi guna menekan kasus bencana alam serupa yang terjadi secara rutin itu, bila musim penghujan datang, termasuk menghadirkan kurikulum sekolah berbasis kebencanaan,” kata Amin.

 

Comment