MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Pemerintah Pusat menyuntikkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp4 triliun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Sulsel.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulsel, Sudaramanto, mengatakan, dana PEN lebih dari Rp4 triliun tersebut, telah disuntikkan hingga akhir Agustus 2020 ini.

Adapun rinciannya, yakni pertama, program PEN untuk sektor kesehatan telah dicairkan Rp71,18 miliar dengan rincian untuk Pembayaran Insentif Tenaga Medis sebesar Rp24,24 miliar untuk 5,361 Tenaga Kesehatan dan Klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp46,94 miliar untuk 31 RS.

Yang kedua, program PEN untuk sektor perlindungan sosial juga telah tersalurkan Rp3.467,38 miliar yang meliputi Pembayaran PKH untuk 2,18 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp948,42 miliar, Penyaluran Sembako untuk 3,3 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp829,28 miliar, Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 1,06 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp640,79 miliar, Peserta yang telah menerima insentif Kartu Prakerja sebanyak 18,163 dari 51,631 peserta yang telah ditetapkan dengan total nilai manfaat sebesar Rp183,29 miliar, dan Penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp865,60 miliar untuk 259.419 keluarga penerima manfaat.

Yang ketiga, program PEN untuk Sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp386,48 miliar yaitu Realisasi Program Padat Karya sektor Pertanian sebesar Rp16,36 miliar dari pagu sebesar Rp39,51 miliar dengan tenaga kerja 67,450, Realisasi Program Padat Karya sektor Perhubungan sebesar Rp98,42 miliar dari pagu sebesar Rp1,73 triliun dengan tenaga kerja 1.060, Realisasi Program Padat Karya sektor PUPR sebesar Rp244,09 miliar dari pagu sebesar Rp420,34 miliar dengan tenaga kerja 8.824, dan Penyaluran DAK Fisik Cadangan sebesar Rp27,61 miliar.

Ke empat, program PEN untuk UMKM juga telah terserap Rp78,58 miliar untuk Realisasi Subsidi BPUM sebanyak 11.915 pelaku usaha mikro sebesar Rp28,60 miliar, dan Realisasi Tambahan Subsidi Bunga KUR sebesar Rp49,98 miliar kepada 240.665 debitur.

“Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan sembilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Sulawesi Selatan berkomitmen terus mengawal APBN dan memastikan peningkatkan pelayanan untuk menghindari penundaan (delay) administrasi,” katanya saat menghadiri Rapat Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2020, di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Senin (31/8/2020).

Selain itu, kata Sudarmanto, pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah percepatan penyerapan antara lain mengintensifkan pembinaan terhadap satker pengelola dana APBN, FGD Percepatan Belanja APBN dan APBD dengan Sekda Prov/Kab/Kota, Simplifikasi persyaratan penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Penguatan peran pendamping desa untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, dan Percepatan proses penganggaran dan eksekusi usulan baru dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

“Seluruh upaya ini dilakukan agar APBN dapat menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi,” katanya.

Redaktur : Marwiah Syam