MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Sebagai upaya terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program literasi dan inklusi keuangan dengan nama LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahkU (LAYARKU).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, program LAYARKU ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.

Program LAYARKU ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan akan menjangkau hingga 3.701 desa, termasuk 383 pulau yang di antaranya merupakan desa tertinggal.

“Untuk LAYARKU ini, saya mengapresiasi Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) bersama seluruh tim FKIJK Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu mendukung, dan ini kita menunggu karya-karyanya yang tentunya akan kita support,” kata Friderica, saat meresmikan program LAYARKU, di atas Kapal Phinisi yang berlayar di wilayah perairan Selat Makassar, Minggu (10/9/2023).

Friderica, juga menekankan kepada IJK untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga harus selalu diiringi dengan program peningkatan literasi keuangan yang memadai sebagai bagian penting dari pelindungan konsumen agar terhindar dari sengketa dan perselisihan dengan konsumen di kemudian hari.

Friderica juga meminta kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dianggarkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

“Ke depan, OJK akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui TPAKD, FKIJK dalam penyampaian edukasi keuangan dan akuisisi penggunaan produk atau layanan jasa keuangan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.

Sekadar informasi, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 36,88 persen dan Sulawesi Barat (Sulbar) sebesar 46,49 persen, sedangkan nasional hanya 49,66 persen.

Tak hanya itu, indeks inklusi keuangan di Sulawesi Selatan juga telah mencapai 88,57 persen, sementara Sulawesi Barat masih sebesar 70,39 persen, begitu pun nasional hanya di angka 85,10 persen.

Khusus indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei kategori perkotaan dan pedesaan di tahun 2019, juga menunjukkan indeks literasi keuangan di perkotaan sebesar 38,54 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan yang baru mencapai 26,32 persen.

Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, juga mendukung inisiatif OJK dan FKIJK Sulselbar melalui program LAYARKU sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.

“Sulawesi Selatan itu dikenal sebagai kota para saudagar, itu yang menandakan inklusi keuangannya lebih cepat dibanding literasinya. Maka tinggal memang penguatan literasi, sejalan bersama OJK bagaimana memberikan pengetahuan jasa keuangan yang benar,” kata Ichsan.

Peluncuran ini juga turut dihadiri Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua Darwisman beserta perwakilan anggota FKIJK Sulawesi Selatan, Barat (Sulselbar).