Apakah Ada Sanksi Jika Pemerintah Rekrut Honorer?

BERITAPEDOMAN.com – jika merujuk pada Pasal 96 ayat 1 PP Nomor 49 Tahun 2018, tertulis bahwa pemerintah tidak boleh merekrut pengawai non PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN.

Hanya saja, aturan ini pada tahun kemarin belum terealisasikan secara tegas yang akhirnya membuat pegawai honorer menggembung di hampir instansi.

Namun, nampaknya pada 2020 ini, aturan terkait itu akan lebih direalisasikan secara tegas. Bahkan ada sanksi yang akan diberikan.

Seperti dilansir dari beberapa sumber, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Setiawan Wangsaatmaja, mengungkapkan, sanksi yang diberikan mengacu pada Pasal 96 ayat 3 PP Nomor 49 Tahun 2018, yakni akan mengikuti peraturan perundang-undangan.

“Jadi yang masih mengangkat akan dikenakan sanksi. Sanksinya diputuskan dengan kementerian terkait,” katanya.

Masa transisi penghapusan tenaga honorer ini, katanya, berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Jadi, dalam rentang waktu itu, jika terjadi kekurangan ASN di suatu kementerian/lembaga/Pemda, maka pemerintah pusat akan mengusulkan untuk dilakukan rekrutmen ASN.

“Masa transisi selama lima tahun ini akan kita rapikan. Seandainya kita kekurangan guru dalam 1-2 tahun ya harus dipenuhi. Tapi itu mempertimbangkan belanja dan anggaran institusi pemerintah,” katanya.

Sementara selama masa transisi ini, lanjut Setiawan, pihaknya menyarankan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Namun untuk formasi yang didaftar menyesuaikan dengan ‎lowongan tersedia, bukan di institusi yang sama.

“Formasi dibuka atas kebutuhan instansi pemerintah. Sepanjang lulus persyaratan dan ada formasi yang dibuka oleh pemerintah pusat dan Pemda, silakan daftar,” ucapnya.

Namun, ketika tenaga honorer tak diterima dalam seleksi CPNS atau P3K, maka status tenaga honorer itu akan ditentukan oleh instansi yang mengangkat, dan berdasarkan hasil rapat dengan DPR, tenaga honorer tersebut akan diberi gaji sesuai UMR daerahnya.

“Dalam rapat bersama dengan komisi gabungan disebutkan bahwa mereka memberikan kesempatan kerja sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah dan diberikan gaji sesuai UMR di wilayahnya,” ucapnya.

Editor : Marwiah Syam

Comment