JAKARTA, BERITAPEDOMAN.com –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju
ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan
ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerjasama internasional di bidang
pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate
Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to
Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

ICBF kedua ini, merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang
ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management and Scenario Analysis
(CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan
Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja
Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat
inovasi pembiayaan transisi l, sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara
Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Friderica juga mengungkapkan bahwa OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi
sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal
global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Untuk itu, di kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

“Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer pada
Januari lalu,” kata Friderica.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan, sektor perbankan memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan
stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan
masyarakat,” kata Dian.

Sementara, UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, mengungkapkan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait
iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” kata Seema Malhotra.

Seema, juga menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berbicara mengenai mitigasi risiko, tetapi juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” kata Seema.