MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Keberlanjutan dan ketahanan pangan sangat krusial dan menjadi fundamental dalam membersamai stabilitas negeri. Perannya tak hanya menyangkut di semua lini, namun juga melambangkan kemakmuran suatu negeri. Tentunya hal itu, tak akan terwujud jika tak ditunjang dengan dukungan yang sangat besar dari eksistensi Bank Indonesia (BI) yang kukuh dan terus memaksimalkan upaya menjaga ketahanan pangan yang menjadi harapan masa depan ditengah meningkatnya risiko global dan tantangan perubahan iklim, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi salah satu sentra penopang pangan di Indonesia.

Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan bahwa menjaga ketahanan pangan dan pertanian adalah salah satu kunci menjaga momentum pertumbuhan. Untuk itu, BI Sulsel terus mendorong penguatan sektor pertanian, sekaligus memperluas investasi di sektor produktif.

Upaya lainnya dalam menjaga ketahanan pangan, kata Rizki, adalah menjaga kestabilan harga pangan dengan memasifkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan fokus utama pada komoditas utama penyumbang inflasi pada HBKN, seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.

“Selain itu, kami juga selalu mengoptimalkan kerjasama antar daerah (KAD) untuk  komoditas utama penyumbang inflasi dengan memanfaatkan data neraca pangan dan prakiraan BMKG, dan menyiapkan buffer stock sebagai antisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, serta menerbitkan Perbup terkait Cadangan Pangan untuk menjaga ketahanan pasokan,” kata Rizki, beberapa waktu lalu.

Rizki, juga mengatakan bahwa Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terus memperluas jenis komoditi pada program mandiri benih yang mencakup hortikultura (cabai, bawang, tomat), serta bantuan bibit ikan, sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan.

“BI Sulsel juga mengkaji pembentukan BUMD Pangan sebagai off taker dari petani champion yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Serta memperkuat cadangan pangan pemda dan memantau distribusi pangan keluar daerah, serta mewaspadai praktek penimbunan di tiap daerah,” kata Rizki.

Tak hanya itu, BI Sulsel juga merekomendasikan agar pengembangan pertanian difokuskan pada satu hingga tiga komoditas unggulan di setiap sentra produksi. Dan salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah yang dilakukan BI Sulsel, kata Rizki, adalah melalui dukungan pada pengembangan bibit padi unggul seperti Gamagora 7 yang merupakan bagian dari komitmen BI untuk mendukung produktivitas pangan daerah, dimana salah satunya dilakukan di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.

Berkat pengembangan varietas unggul ini, kata Rizki, produktivitas Gamagora 7 mampu mencapai 8,9 ton per hektare, atau 58,9 persen lebih tinggi, dibanding rata-rata produktivitas padi setempat yang berada di angka 5,6 ton per hektare.

“Varietas ini memiliki umur panen relatif singkat, yakni sekitar 100 hari, sehingga sangat cocok untuk mendukung program percepatan tanam dan implementasi Indeks Pertanaman 300 (IP300) dan terbukti lebih efisien dalam penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga dapat menekan biaya produksi petani,” kata Rizki.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas” di Jakarta beberapa waktu lalu, mengatakan, penguatan ketahanan pangan bagi Bank Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian. Apalagi ketidakpastian global membawa tantangan nyata bagi pasokan pangan nasional, mulai dari volatilitas harga komoditas, pembatasan ekspor, hingga kenaikan biaya logistik dan impor. Tak itu saja, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pun turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan sarana produksi pertanian dan hal ini perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.

Untuk itu, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia mendorong bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, industri pengolahan dan hilirisasi pangan melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Serta mendorong produktivitas, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

GPIPS sendiri, merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.

“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat kami pastikan dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” kata Ricky, Rabu (10/6/2026) lalu.

Selain itu, kata Ricky, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan lembaga riset dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

“Langkah ini didukung oleh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027, sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ricky.

Salah satu petani padi Gamagora 7, Ahmad, yang terletak di.Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saat disambangi Berita Pedoman, mengatakan, petani sangat terbantu berkat adanya andil besar Bank Indonesia yang terus mendorong para petani agar semakin mampu berkontribusi pada ekonomi daerah, khususnya pada keluarga para petani.

“Dulu petani hanya tahu menanam dan panen dengan hasil yang tak menentu. Namun berkat, adanya dukungan Bank Indonesia lewat Gamagora 7, insya Allah kami optimis peran petani semakin baik ke depannya,” kata Ahmad, pada Berita Pedoman, Selasa (1/9/2026).

Sementara Kepala Bulog Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Fahrurozi, kepada Berita Pedoman, mengungkapkan bahwa Bulog Sulselbar terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satunya melakukan koordinasi rutin melalui pertemuan bulanan untuk membahas upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan agar ketahanan pangan dapat terjaga dengan baik.

Hingga saat ini, kata Fahrurozi, stok beras Bulog Sulselbar per tanggal 3 september 2026 sejumlah 886.000 ton.

Dengan asumsi konsumsi penduduk Sulsel sebesar 83.000 ton per bulan, maka ketahanan stok beras yang dimiliki akan tercukupi 10-11 bulan atau sampai bulan juni-juli 2027, sehingga masyarakat Sulawesi Selatan tidak perlu panik akan ketersediaan stok beras saat ini.

“Tak hanya itu, Bulog Sulselbar juga mengantisipasi dampak adanya El Nino dengan terus berupaya memasifkan penyaluran SPHP dan penyaluran bantuan pangan untuk 948.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Sekaligus menguatkan ketahanan pangan agar masyarakat makin sejahtera,” kata Fahrurozi, kepada Berita Pedoman, saat ditemui di Kantor Bulog Sulselbar, Jl Pettarani, Kamis (3/9/2026).

Sementara, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, beberapa lalu juga menyampaikan bahwa intervensi lapangan terus digencarkan dengan bersinergi erat dengan Bank Indonesia.

“Sinergi ini terutama dituangkan dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah dan hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah telah digelar lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi dan telah diperasikan 2.890 Kios Pangan,” kata Yudhi.

Wartawan/Editor : Marwiah Syam