MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023. Gelaran tahunan ini, kali ini digelar di Makassar, tepatnya di Anjungan Pantai Losari, Jl Pasar Ikan, mulai Sabtu – Minggu (28 – 29 Oktober 2023).

Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Darwisman, mengungkapkan, tahun 2023 ini, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sengaja digelar di Makassar dengan harapan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta ketersediaan Lembaga Jasa Keuangan yang lebih banyak dan beragam.

Adapun tujuan Bulan Inklusi Keuangan digelar, diantaranya adalah untuk memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat hingga ke tingkat perdesaan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, mendorong pembukaan rekening dan penggunaan produk jasa keuangan, juga untuk mengimplementasikan ekosistem keuangan inklusif wilayah perdesaan secara berkesinambungan, dan memfasilitasi penyaluran kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan sinergitas dengan stakeholders terkait dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

“Adapun rangkaian kegiatan BIK 2023 ini, meliputi kegiatan Expo Industri Jasa Keuangan (IJK) dan UMKM, coaching clinic dan talkshow, serta hiburan dan berbagai kompetisi. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kegiatan seperti literasi dan inklusi keuangan, dengan turut melibatkan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, IJK, dan E-Commerce,” kata Darwisman, saat pembukaan BIK 2023, Sabtu (28/10/2023) malam.

Sementara, Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi dan berterimakasih kepada OJK Regional 6 Sulampua yang telah rutin melaksanakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tiap tahunnya.

“Memberikan literasi keuangan kepada masyarakat sangat penting, agar masyarakat  dapat mengelola dan menjaga keuangannya. Apalagi untuk membangun daerah, harus dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Termasuk dalam layanan kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan,” kata Bahtiar.