MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Dalam rangka memperkuat koordinasi untuk pengendalian inflasi melalui penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) perkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Sinergi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)  yang dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar, Bakhtiar AS.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, kegiatan Rakorwil TPID dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dan pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

“Hal ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan maka penting suatu daerah yang surplus dan yang defisit bersinergi dan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua,” katanya, Jumat (25/3/2022).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyampaikan, setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah, yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri, dan memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir.

“Diharapkan pula agar seluruh TPID dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, menyatakan, inflasi di wilayah Sulampua di awal tahun 2022 ini relatif terkendali pada level 2,32 persen secara year on year (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1 persen secara year on year (yoy).

Dicatatkan, Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN.

Adapun komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir, diantaraya adalah cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras.

Untuk itu, sebagai upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan KAD antara lain tersedianya data surplus/defisit rutin, analisis komoditas inflasi,mfeasibility dari sisi biaya dan logistik serta keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki pemerintah.

Causa juga mengatakan, format KAD ini sendiri dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha atau produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar (Sulselbar), Bakhtiar AS, menyampaikan, dalam mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) Bulog berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan stabilisasi harga yang dilakukan oleh TPID khususnya di Sulsel dan Sulbar, termasuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bulog di wilayah lainnnya.