Ini Hasil Penelitian KPPU Terkait Penawaran Rapid Test di Sejumlah RS

BERITAPEDOMAN.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menuntaskan penelitian dalam proses penegakan hukum atas dugaan perjanjian penjualan barang mengikat (tying-in) atas produk alat uji cepat atau rapid test untuk diagnosis Covid-19 di berbagai rumah sakit.

Dalam penelitian atas dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa sebagian besar rumah sakit yang menjadi objek penelitian tersebut, telah melakukan perubahan perilaku dengan menyesuaikan bentuk pemasaran produk rapid test tersebut.

Sekedar diketahui, pada pernyataan sebelumnya, KPPU mengatakan tengah melakukan penelitian perkara inisiatif sejak 13 April 2020 lalu, guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa rapid test Covid-19 secara paket dan menyebabkan tingginya harga jasa tersebut, dimana pada penelitian ini difokuskan pada upaya penemuan bukti-bukti yang menunjang dugaan pelanggaran dan dilaksanakan melalui survei lapangan dan pemanggilan berbagai pihak terkait.

Juru Bicara KPPU, Guntur S. Saragih, mengatakan, dalam penelitian ini, KPPU telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari berbagai rumah sakit yang diduga melakukan praktek tying-in layanan untuk rapid test, dan keterangan ahli, serta melakukan survei lapangan di Jabodetabek dan kota, dimana terdapat Kantor Perwakilan KPPU, yakni Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

“Namun sampai saat ini, KPPU belum menemukan bukti yang cukup untuk dijadikan ke tahapan penyelidikan, khususnya pemenuhan unsur dampak persaingan usaha tidak sehat,” katanya melalui siaran pers pada Beritapedoman.com, Jumat (12/6/2020).

Guntur juga mengatakan, para pelaku usaha ini juga telah melakukan perubahan dalam hal menjual jasa Rapid Test, dimana dalam berbagai brosur jasa layanan yang dikeluarkan rumah sakit, penawaran rapid test yang terpisah dengan uji layanan kesehatan lainnya telah mulai dilakukan, sehingga saat ini masyarakat telah dapat membeli layanan rapid test tanpa harus membeli bentuk paket dengan beberapa layanan jasa kesehatan lainnya saat melakukan diagnosis Covid-19.

Meskipun demikian, perilaku seperti ini dapat masuk kategori penyelidikan, jika dalam prakteknya menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Untuk itu, KPPU akan tetap memantau informasi yang berkembang di masyarakat terkait pemasaran produk dan layanan kesehatan di masa pandemi ini.

“KPPU juga meminta agar publik segera melapor ketika menemukan adanya upaya tying-in atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya oleh penyedia layanan kesehatan. KPPU juga memastikan akan kenakan mereka sangsi yang mencoba melanggar hukum persaingan, khususnya di masa pandemi Covid-19 dan dalam waktu setelahnya,” katanya.

Editor : Marwiah Syam

Comment