Genap Dua Dekade Berkarya, KPPU Telah Hasilkan 349 Putusan Perkara

MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) genap memasuki usia dua dekade pada 7 Juni 2020.

Tercatat, selama 20 tahun berkarya, KPPU telah menghasilkan 349 putusan perkara, dimana upaya keberatan atas putusan tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri telah dimenangkan sebanyak 56 persen, sementara di tingkat Mahkamah Agung sebanyak 58 persen dan untuk Peninjauan Kembali putusan telah mencapai 80 persen dimenangi oleh KPPU.

Dari jumlah putusan tersebut, 89 persen di antaranya telah inkracht, baik di lingkup KPPU, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali. Sementara 11 persen lainnya masih dalam tahap proses upaya hukum.

Adapun putusan yang inkracht tersebut, menghasilkan total denda yang dapat dipungut Negara lebih dari Rp800 miliar atau senilai Rp814.850.972.915. Jumlah ini setara dengan 48 persen dari total anggaran negara yang diberikan kepada KPPU selama 20 tahun.

Dari jumlah tersebut, 52,2 persen atau senilai Rp425.341.670.470 juga telah dibayarkan oleh pelaku usaha kepada kas Negara.

Sedang dalam hal pengendalian merger, KPPU telah menerima dan melakukan penilaian atas 640 notifikasi transaksi merger dan akuisisi dalam 10 tahun ini sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 57/2010.

Kepala KPPU Wilayah VI Makassar, Hilman Pujana, mengatakan, selama 20 tahun berdiri, KPPU tak pernah lelah mengawasi persaingan usaha melalui empat instrumen, yakni penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, penilaian merger, dan akusisi, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha.

Sekedar diketahui, penegakan hukum persaingan merupakan instrumen utama KPPU dalam menagawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1999.

“Kinerja tersebut, diukur dari sejauh mana KPPU mampu menyelesaikan perkara,” katanya saat acara silaturahmi bersama awak media di Kantor KPPU Wilayah VI Makassar, GKN II, Jl Urip Sumohardjo, Senin (8/6/2020).

Hilman juga mengatakan, kinerja lainnya selama 20 tahun ini, yakni KPPU juga telah mengeluarkan 232 surat saran dan pertimbangan, baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana sebagian besar merupakan saran pertimbangan atas industri konstruksi, perdagangan, dan transportasi.

Berbagai saran tersebut, juga didukung oleh 175 kajian dan penelitian yang telah dilakukan, serta tidak lepas dari 117 kerja sama formal yang dibuat KPPU dengan berbagai pihak, baik dalam, maupun luar negeri.

Selain itu, KPPU juga telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Terbukti dari status WTP yang telah diperoleh KPPU secara berturut-turut sejak 2012 lalu.

“Karena itulah, di perayaan 20 tahun ini, KPPU mengusung tema ‘Kompetitif dan Inovatif untuk Indonesia Maju’ yang berarti KPPU akan terus melakukan pembaruan dan mendorong agar pelaku usaha untuk makin berinovasi dalam meningkatkan daya saingnya dan memenangkan persaingan,” katanya.

Sedang di tataran teknis, lanjut Hilman, KPPU dalam satu tahun terakhir ini telah banyak melakukan pembaharuan, diantaranya yang pertama, pembaharuan struktur organisasi dan tata kerja, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan program-program pencegahan dan advokasi kebijakan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Yang kedua, perubahan hukum acara dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, yang bertujuan diantaranya untuk lebih menghormati hak-hak dari pelaku usaha dalam proses beracara di KPPU, dan mempercepat penyelesaian perkara dengan diaturnya putusan perkara pada Pemeriksaan Pendahuluan sehingga perkara selesai paling lama 30 hari, dan penyelesaian perkara secara cepat melalui perubahan perilaku pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga perkara selesai tanpa penghukuman dalam waktu paling lama 30 hari.

Dan yang ketiga, perubahan peraturan merger, Peraturan KPPU No.3 Tahun 2019 dengan menerapkan penilaian secara sederhana, sehingga penilaian suatu merger bisa selesai paling lama 15 hari kerja. KPPU juga menekankan bahwa KPPU tidak anti besar, sehingga merger baik horizontal, vertikal maupun konglomerat secara prinsip adalah dibenarkan.

Keempat, perubahan peraturan kemitraan, yakni Peraturan KPPU No. 4 tahun 2019, yang bertujuan untuk mensinergikan penguasaha besar, menengah dan pengusaha kecil, serta perlindungan bagi pengusaha kecil dan rakyat kecil.

Kelima, dalam rangka mencegah potensi penyebaran Covid-19, telah diterbitkannya tata cara penanganan perkara secara elektronik untuk mengefisienkan proses beracara dan mencegah pertemuan secara fisik.

Hilman juga membeberkan, dalam tataran politik dan kebijakan persaingan internasional, KPPU juga telah berhasil menjadikan persaingan usaha sebagai salah satu bidang utama dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Negara dan organisasi internasional.

Keterlibatan kebijakan persaingan dalam hubungan luar negeri tersebut, diawali oleh kerja sama ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Jepang yang disepakati pada 2007 lalu, dimana sejak saat itu, kebijakan persaingan diadopsi di berbagai perjanjian seperti kerja sama ASEAN dengan Australia dan New Zealand, ASEAN dengan enam Negara mitra utama, Indonesia dengan Negara Eropa non Uni Eropa, Indonesia dengan Australia, dan Indonesia dengan Uni Eropa, dimana hal Ini menunjukkan bahwa implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha serta kontribusi KPPU tidak lagi memiliki dimensi nasional, namun juga internasional.

“Dua puluh tahun tentunya bukan waktu yang singkat bagi KPPU untuk berjuang menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, KPPU yakin akan lebih baik dan selalu terbuka atas segala masukan, dan kritikan yang konstruktif dari rekan-rekan media dan berbagai pihak yang turut memikirkan dan mengutamakan persaingan yang sehat, serta untuk bersama-sama menjadikan KPPU sebagai lembaga yang efektif, produktif, inovatif dan menjunjung tinggi integritas untuk Indonesia Maju,” katanya.

Editor : Marwiah Syam

Comment