Mulai Tahun Ini, Perekrutan Tenaga Honorer Disetop

JAKARTA, BERITAPEDOMAN.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, memastikan takkan lagi ada perekrutan tenaga honorer pada tahun ini.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (22/1/2020), Tjahjo mengatakan, praktik ini tak diterapkan lagi terjadi karena proses seleksi tenaga honorer harus melalui persetujuan sejumlah pihak.

“Harusnya tidak (ada perekrutan tenaga honorer lagi) lah, karena harus teranggarkan. Misalnya saya menteri mau merekrut, paling lama lima tahun masa jabatan saya. Saya harus menyisihkan pos anggaran untuk itu, untuk tenaga yang dibutuhkan seperti ahli IT atau apa,” kata Tjahjo seperti dilansir dari CNN Indonesia, usai menggelar rapat dengan Komite I DPD RI, di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta (21/1/2020) kemarin.

Sekedar diketahui, pada saat rapat, Tjahjo juga sempat menyinggung soal kebiasaan beberapa kepala daerah yang acap kali membawa rombongannya untuk dijadikan tenaga honorer.

Tindakan tersebut, membuat jumlah tenaga honorer membengkak.

“Bicara tenaga honorer, ini kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Jujur, kalau kita ikuti awal-awal dulu yang pensiun 10, yang meninggal 10, pasti memasukkan pegawainya ada yang 50 ada yang 100. Itu jelas. Makanya membengkak seperti ini,” tutur Tjahjo di hadapan anggota Komite I DPD RI.

Selain itu, katanya, setiap kepala daerah hasil Pilkada Serentak pasti membawa gerbong. “Kadang-kadang tidak pas ditaruh di mana. Kemarin kami mendatangi Pak Mendikbud itu, banyak tenaga guru yang diambil oleh kepala daerah untuk menjadi pejabat struktural. Kan tidak pas juga,” bebernya.

Alhasil, tenaga honorer yang diangkat itu tak sesuai kebutuhan organisasi dan justru menjadi beban. Karena itu, perbaikan komposisi hingga pelarangan perekrutan pun dilakukan.

Plt Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, mengungkapkan, pelarangan perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintah seluruh Indonesia, sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 96 yang terdiri atas tiga ayat, yakni bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Pada ayat dua dituliskan, larangan itu berlaku pula bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

Sedangkan, pada ayat ketiga dijelaskan sanksi akan diberikan kepada PPK atau pejabat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan, tenaga honorer yang tersisa kini tengah dalam proses perampungan untuk diangkat, baik melalui jalur seleksi CPNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seperti diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas di pemerintahan memang tak ada istilah tenaga honorer. Yang ada, hanya pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Karena UU ASN tidak lagi ada istilah pengangkatan otomatis, dan dilakukanlah seleksi formasi khusus untuk eks tenaga honorer, dan yang masih memenuhi syarat untuk seleksi CPNS, dipersilakan. Tapi tetap seleksi. Dan yang tidak memenuhi syarat usia CPNS, silakan mengikuti seleksi PPPK,” katanya.

Editor : Marwiah Syam

Comment