MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Salah satu cara Bank Indonesia (BI) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni mendorong implementasi sistem pembayaran QRIS di lapisan masyarakat.
QRIS ini sendiri, merupakan layanan pembayaran yang mencakup semua transaksi segala kebutuhan masyarakat saat ini. Selain praktis, dan lebih mudah, juga lebih aman.
Apalagi saat ini, layanan melalui penggunaan teknologi digital telah mempengaruhi cara hidup, mulai dari membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, sekaligus telah mendorong munculnya model bisnis baru yang jauh lebih efisien, inovatif dan memberikan kenyamanan yang lebih besar.
Tentunya, dengan melihat hal tersebut, BI menjadikan hal ini sebagai revolusi digital yang memberikan peluang bagi Negara untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi, dengan menyediakan public services yang lebih baik dan menciptakan masyarakat dan ekonomi yang inklusif.
Selain itu, kemajuan teknologi tersebut, juga telah mendorong inovasi instrumen pembayaran dan mendorong kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang cepat, mudah, praktis, dan aman semakin meningkat.
Sejalan dengan hal itu, pertumbuhan instrumen dan sarana pembayaran ritel elektronik di Indonesia pun kian pesat.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Bambang Kusmiarso, mengungkapkan, kehadiran QRIS ini sebagai respon atas dinamika dalam era digitalisasi, dimana pada 17 Agustus 2019 lalu, yang bertepatan dengan hari Kemerdekaan, Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesia Standard (QRIS).
Peluncuran QRIS ini, merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019, dimana standar Nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan pembayaran menggunakaan DR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.
“Dengan satu QR Code, penyediaan barang dan jasa (merchant) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit. Dengan QRIS semua lebih mudah dan lebih praktis,” katanya beberapa waktu lalu.
Dikatakan Bambang, walaupun saat ini di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif.
“Walaupun KTI dikatakan jauh dari pusat ibu kota. Namun, pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berada di KTI. KTI jadi tulang punggung pertumbuhan Indonesia.
Apalagi, Sulsel sebagai hub di KTI semakin meningkatkan perdagangan dan sebagai mesin pertumbuhan bagi KTI dan tumbuh tinggi di atas rata-rata nasional.
“Karena itu, kami optimis kehadiran QRIS akan menjadikan ekonomi lebih tumbuh baik lagi kedepannya. Apalagi, generasi milenial memiliki optimisme terhadap perekonomian. Hanya saja, tantangan yang ada saat ini, adalah literasi keuangan digital yang harus ditingkatkan, serta masih banyak kawasan KTI yang blank spot, hanya sekitar 50 persen kawasan KTI yang tercover dengan sinyal kuat. Tapi seiring waktu pasti akan semuanya tercover,” katanya.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, merupakan sebuah inovasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.
“Inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, juga akan menjaga daya beli masyarakat kita saat ini yang serba cepat dan lebih praktis di era digital ini. Saya berharap inovasi ini tidak hanya menyentuh lapisan masyarakat kota saja. Tetapi juga menyentuh masyarakat di pelosok,” katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pungky Purnomo Wibowo, mengungkapkan, melalui kegiatan KTI DIGIFEST 2020 ini diharapkan tidak hanya mendorong implementasi QRIS, namun juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menghubungkan banyak pihak melalui interkoneksi antar pelaku ekonomi, serta interkoneksi antar instrumen keuangan (tabungan, uang elektronik, kartu debet, dan kartu kredit).
“Hal tersebut juga akan mendorong inklusi keuangan yang akan memberikan banyak manfaat, antara lain dalam mendukung stabilitas makro dan sistem keuangan, efisiensi ekonomi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, membatasi praktik shadow-banking, dan mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia,” katanya.
Editor : Marwiah Syam
Comment