Pemprov Sulsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan di Bawah Harga Rp150 Juta

MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar denda pajak untuk kendaraan yang nilai jualnya dibawah Rp150 juta, termasuk sepeda motor.

Tak hanya itu, Pemrov Sulsel juga menghapuskan pajak progresif untuk kendaraan plat kuning angkutan penumpang. Begitu pun angkutan barang plat kuning dan plat hitam yang terdaftar atas nama pribadi juga dihapuskan pajak progresifnya.

Pembebasan wajib pajak dari kewajiban membayar denda pajak ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel nomor 119/VIII/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Sulsel.

Adapun batas waktu yang ditetapkan oleh Pemprov Sulsel mulai berlaku 1 September 2020 hingga 29 September 2020.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, pembebasan wajib pajak ini sebagai upaya untuk mensupport masyarakat.

“Pemerintah tak ingin menyulitkan masyarakat,” katanya beberapa waktu lalu.

Adapun pemberian insentif pajak kendaraan bermotor (PKB), yakni pertama adalah pembebasan denda PKB dan atau pembebasan tarif PKB progresif terhadap kendaraan bermotor yang akan melakukan Bea Balik Nama Penyerahan Kedua (BBNKB II) dan seterusnya.

Kedua, pembebasan denda PKB dan tarif PKB progresif terhadap kendaraan bermotor umum angkutan umum orang/penumpang.

Ketiga, pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang nilai jualnya Rp150 juta.

Ke empat, pembebasan denda PKB terhadap kendaraan bermotor mutasi masuk.

Kelima, pembebasan tarif progresif terhadap kendaraan angkutan barang yang terdaftar atas nama pribadi.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel, Dharmayani Mansyur, mengatakan, pembebasan denda PKB ini diperpanjang mengingat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Apalagi, kemampuan ekonomi masyarakat mengalami penurunan. “Ini yang menjadi pertimbangan dalam perpanjangan insentif ini,” katanya.

Dengan perpanjangan masa berlaku pembebasan denda pajak ini, kata Dharmayani, masyarakat mendapatkan relaksasi pajak sehingga dapat mengatur waktu pembayaran pajaknya secara tepat.

“Jika wajib pajak masih juga tidak membayar pajak hingga 30 September 2020, mereka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan yang ditetapkan dari nilai pokok pajak,” katanya.

Dharmayani mengatakan, untuk menghindari keramaian saat membayar PKB, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di-download melalui play store.

“Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM/Mobile Banking/Kantor Kas Bank Sulselbar, Indo Maret, Alfa Midi dan Alfa Mart. Sedangkan untuk nasabah bank lainnya, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi Samolnas,” katanya.

Redaktur : Marwiah Syam

Comment