MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Dalam rangka mendukung penyaluran APBN secara adil dan jujur, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Semester I Tahun Anggaran 2019 dengan Tema APBN 2019 : Adil, Sehat dan Mandiri, di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Jl Urip Sumohardjo, Rabu (31/7/2019).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Sudarmanto, mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama semester I-2019 dan mempersiapkan langkah-langkah peningkataan kinerja pelaksanaan anggaran di semester II-2019, terutama yang terkait dengan program strategis nasional.

“Dengan APBN yang adil, sehat dan mandiri, diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, dan menjawab tantangan, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan secara nasional,” katanya.

Mengenai belanja pemerintah pusat yang produktif, katanya, akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, dan percepatan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.

Tak hanya itu, Ditjen Perbendaharaan juga telah berkomitmen untuk mengawal APBN dengan menciptakan inovasi dalam perumusan kebijakan dan regulasi, serta pengembangan sistem IT untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel.

“Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran ini dilihat dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Pada anggaran 2019 ini sendiri, lanjutnya, terdapat reformulasi IKPA yang meliputi redefinisi empat indikator, dan adanya pembobotan ulang, serta pembobotan penuh 12 indikator sebagai early warning.

12 indikator yang menjadi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut, meliputi Pengelolaan Uang Persediaan, Ketepatan waktu penyampaian data kontrak, Pengembalian/kesalahan SPM, Jumlah retur SP2D, Deviasi Halaman III DIPA antara rencana penarikan dengan realisasi penarikan dana, Frekuensi Revisi DIPA, Ketepatan waktu penyelesaian tagihan, Ketepatan waktu rekon LPJ bendahara, Ketepatan waktu penyampaian perencanaan kas, Persentase penyerapan angggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus Belanja.

Sekedar diketahui juga, pada 2019 ini, Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah membagi 795 Satuan Kerja dalam tiga kategori, diantaranya 21 Satuan kerja yang termasuk dalam pagu besar dengan nilai pagu diatas Rp150 miliar, 29 satuan kerja yang termasuk dalam kategori pagu sedang dengan nilai pagu di atas Rp70 Milyar sampai dengan Rp150 miliar, 745 satuan kerja yang termasuk dalam kategori pagu kecil dengan nilai pagu sampai dengan Rp70 miliar.

Dan berdasarkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran 2019 ini, katanya lagi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memberikan apresiasi kepada satuan kerja terbaik yang masuk dalam kategori masing-masing, yaitu Kategori Pagu Besar, meliputi Makodam XIV / Hasanuddin, Brigif 3 Div 1 Kostrad, Polrestabes Makassar

Sedang, kategori Pagu Sedang, meliputi Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa, Polres Bone, Distrik Navigasi Ujung Pandang.

Untuk kategori Pagu Kecil, meliputi Madrasah Aliyah Negeri 1 Barru, Pengadilan Negeri Selayar, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selayar.

“Hasil penilaian IKPA ini sendiri, dapat dipantau melalui aplikasi berbasis internet, yaitu Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang memungkinkan setiap unit satker untuk memantau kinerja pelaksanaan anggarannya dimana saja dan kapan saja,” katanya.

Reporter : Trisusanto.

Editor : Marwiah Syam