MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Sebagai upaya terus mendorong masyarakat agar makin melek pada keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengawal pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

Adapun kegiatan pemantauan survey bersama OJK, BPS dan LPS di wilayah Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan pada Kamis,12 Februari 2026 di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya pada Rabu, 18 Februari 2026, di Kabupaten Gowa.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengungkapkan, pelaksanaan pemantauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi dan standar yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan
masyarakat.

Adapun pemantauan pelaksanaan survei sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada awal Februari 2026.

“Sebagai otoritas yang memiliki tugas pengaturan, pengawasan, serta pelindungan
konsumen di sektor jasa keuangan, OJK memandang Survei Nasional Literasi dan
Inklusi Keuangan sebagai instrumen penting untuk memotret tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Hasil survei ini menjadi
dasar dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, serta perluasan akses
keuangan yang lebih tepat sasaran, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang
melek keuangan, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara
bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif,” kata Muchlasin, disela-sela pemantauannya di Kabupaten Gowa, Rabu (18/2/2026).

Muchlasin, juga mengungkapkan bahwa SNLIK ini, merupakan survei strategis yang secara rutin dilaksanakan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

“Melalui pelaksanaan SNLIK 2026, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif
mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi
landasan dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan
sistem keuangan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Muchlasin.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Aryanto, mengungkapkan bahwa peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.

“Dalam setiap pelaksanaan survei, para petugas lapangan menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyampaikan edukasi kepada responden, sehingga cakupan edukasi semakin luas dan pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” kata Aryanto.

Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen, mengungkapkan, di tahun 2026 ini, LPS turut bergabung bersama OJK dan BPS untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat
yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan
literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Tentu saja hal ini merupakan salah satu
sarana edukasi kami kepada masyarakat. Kami juga mengajak masyarakat untuk menyimpan
penghasilan di bank demi keamanan, serta memahami bahwa simpanan di bank
dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Fuad.