GORONTALO, BERITAPEDOMAN.com –  Sebagai upaya menjaga kestabilan pasokan dan distribusi pangan, serta mengurangi disparitas harga pangan antar daerah di wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulampua 2024.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyampaikan, inflasi di Sulampua masih tetap terjaga. Namun, sebagai wilayah terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga, terkhusus pada daerah nonsentra produksi. Apalagi sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua, maupun dari luar Sulampua. Kondisi tersebut, tentunya memengaruhi tingginya disparitas harga antar provinsi di Sulampua. Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

“Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat, diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi untuk menjaga kestabilan pasokan dan distribusi pangan, serta mengurangi disparitas harga pangan antar daerah,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (27/9/2024). 

Selain sebagai upaya menjaga pasokan dan distribusi pangan, kata Destry, juga dilakukan beragam upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan yang tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pasca panen dan hilirisasi, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Sekedar informasi, selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.

“Kami berharap ke depannya, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui 2 langkah strategis, yaitu penguatan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah, serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antar daerah,” kata Destry.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Ferry Irawan, mengungkapkan, juga turut mendukung langkah sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Ferry, juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, juga menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerjasama TPID di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota di wilayah Sulampua.

“TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan,” katanya.