MAKASSAR, BERITAPEDOMAN.com – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) bersinergi mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah (ETPD) di Sulawesi Selatan (Sulsel)

Sinergi tersebut, dituangkan dalam penandatangan komitmen bersama yang dilakukan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, Yulis Suandi, di Ruang Phinisi Lt 2, Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Jumat (4/3/2022).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, menyampaikan, ETPD mengubah cara transaksi tunai menjadi non tunai, baik pada sektor belanja maupun pendapatan, dan untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik sesuai prinsip good governance, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah yang tercermin dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang semakin besar, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan layanan publik dan tata kelola Pemerintah.

“Berdasarkan pantauan kami di akhir tahun 2021, sudah ada 14 Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam kategori Digital di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Pangkep, Jeneponto, Soppeng, Bulukumba dan Kepulauan Selayar.

Sementara 10 Pemda yang masuk kategori Maju diharapkan dapat didorong untuk naik menjadi kategori Digital pada tahun 2022, diantaranya Luwu Utara, Luwu, Barru, Maros, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Timur, Takalar, Palopo, dan Toraja Utara.

“Selanjutnya, para Pemda diharapkan lebih meningkatkan kerja sama dengan Bank Sulselbar selaku bank RKUD, di samping pengembangan rencana bisnis Bank Sulselbar yang lebih adaptif dalam menyikap kebutuhan stakeholders dan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan era digital,” katanya.

Sementara Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, digitalisasi sangat penting di era pandemi Covid-19 dan digital juga mempermudah berbagai aktivitas termasuk di pemerintahan.

“Pemprov Sulsel sendiri sejak 2019 telah melaksanakan transaksi non-tunai. Untuk itu, bersama dengan TP2DD, mari kita percepat penetapan Roadmap ETPD menjadi Keputusan masing-masing kepala Daerah agar menjadi pedoman dalam implementasi ETPD dan semua pemda sudah cashless pada Tahun 2025,” katanya.

Sekedar informasi, Bank Indonesia sebagai otoritas sektor moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, serta otoritas Kementerian/Lembaga untuk menjaga ketahanan sistem keuangan termasuk dengan perbankan, asosiasi, fintech, maupun e-commerce. Isu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi topik pembahasan Bank Indonesia dan pembuat kebijakan, baik nasional maupun global, termasuk menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Sebagai rangka mempercepat digitalisasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), diarahkan untuk memperluas ETPD melalui Tim P2DD diantaranya berupa Rapat Koordinasi Tim P2DD seluruh Sulawesi Selatan. Kegiatan Rakor termasuk ke dalam rangkaian pre-event Festival Ekonomi Digital (FEKDi) yang akan diselenggarakan di Sulawesi Selatan pada Maret 2022 ini untuk mendorong percepatan digitalisasi di Sulawesi Selatan dan untuk mencapai target 15 juta pengguna QRIS nasional pada tahun 2022.

Hingga saat ini, QRIS terdaftar yang digunakan masyarakat di Sulawesi Selatan untuk membayar pajak dan retribusi dari Januari 2021 hingga Februari 2022 sudah mencapai 4.290 QRIS Person to Government (P2G), namun yang dimanfaatkan untuk pembayaran non tunai baru sebanyak 529 QRIS atau 11,8 persen total terpasang, sehingga masih terdapat potensi sebanyak 3.781 QRIS yang dapat didorong untuk dimaksimalkan dalam pembayaran non tunai.

Rilis

Foto : Muhammad Abdiwan